Rapat Koordinasi Lanjutan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penataan PKL Digelar di Aula Wirausaha

Berita Terkait

• Siap jadi Tuan Rumah, Rapat Koordinasi Hari Nasional UMKM 2025 Digelar di Desa Piji0
• UPT PLUT KUMKM Fasilitasi Business Matching dan Pendampingan Tenant Inkubasi Bisnis0
• Dinas KUKMP Purworejo Sosialisasikan Program DIGILISA dalam Kegiatan KKN Mahasiswa UNS di Desa Winonglor0
• Rapat Koordinasi Tenant UMKM untuk Borobudur Indonesia Expo 2025 0
• UPT PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo Gandeng Perguruan Tinggi untuk Perkuat Layanan UMKM0
• UPT PLUT KUMKM dan BSI Cabang Purworejo Jalin Sinergi Dukung Pengembangan UMKM0
• UPT PLUT KUMKM Purworejo Gelar Dua Kegiatan Sekaligus untuk Dorong Daya Saing UMKM0
• Diklat Sekdin dan Sekban Perangkat Daerah Penghasil PAD Tahun 20250
• Dinas KUKMP Hadiri Rapat Koordinasi Festival Literasi0
• Tim Kemetrologian DKUKMP Gencarkan Program 3M di Pasar Ngori0

Berita Populer

• Dinas KUKMP Kab. Purworejo Membuka Posko Pendaftaran Banpres BPUM
• Jangan Lewatkan ! Even Purworejo Expo 2024 Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Purworejo Ke 193
• Pendaftaran Menempati Kios/Los Pasar Baledono (Ulang)
• Rakor Bersama Koperasi UMKM Indonesia (KOIN)
• 32 UKM Purworejo Ikuti Peningkatan Manajemen Pengelolaan Usaha
• DINKUKMP Kab. Purworejo Adakan Lomba Menyanyi dan Mewarnai
• Pasar Grabag Mulai Melakukan Penarikan Retribusi Melalui E-Retribusi
• 32 Produk Peserta Inkubasi Bisnis Dipamerkan di Purworejo Spectacular Fair 2019
• Peluncuran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di BRI Cabang Purworejo
• Pendataan dan Verifikasi Data Penerima Bansos JPE Kepada Usaha Mikro di Pasar Butuh

Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), bertempat di Aula Wirausaha.

Rapat dipimpin oleh Kabid Koperasi dan Usaha Mikro, Rimi Ani, SE., MM., dan dihadiri oleh Tim Pembahasan Raperbup dari Bagian Hukum Setda, Satpol PP, DPMPTSP, DLHP, serta OPD terkait lainnya.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi draf regulasi dan sinkronisasi antar sektor, guna mewujudkan penataan PKL yang tertib, manusiawi, dan berpihak pada pelaku usaha mikro.