Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal Wilayah kerja BSML Regional II

Berita Terkait

• Kabupaten Purworejo Ikuti Jateng Fair 2019 di Semarang0
• Pengundian Menempati Los Pasar Baledono0
• Desk Pembahasan Usulan Krisna DAK Bidang Pasar Tahun 20190
• Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Oleh TP4D Kejaksaan Negeri Purworejo0
• Pendaftaran Menempati Kios/Los Pasar Baledono Hari Ini Ditutup1
• Pendaftaran Menempati Kios/Los Pasar Baledono (Ulang)1
• Survey Lokasi Penambahan Kanopi Kios Pasar Jenar Wetan0
• Tera Ulang Timbangan Jembatan di PT. New Cakti0
• Tera Ulang Pompa Ukur BBM di SPBU Suronegaran0
• Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar Suronegaran0

Berita Populer

• Dinas KUKMP Kab. Purworejo Membuka Posko Pendaftaran Banpres BPUM
• Pendaftaran Menempati Kios/Los Pasar Baledono (Ulang)
• Jangan Lewatkan ! Even Purworejo Expo 2024 Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Purworejo Ke 193
• 32 UKM Purworejo Ikuti Peningkatan Manajemen Pengelolaan Usaha
• Rakor Bersama Koperasi UMKM Indonesia (KOIN)
• DINKUKMP Kab. Purworejo Adakan Lomba Menyanyi dan Mewarnai
• 32 Produk Peserta Inkubasi Bisnis Dipamerkan di Purworejo Spectacular Fair 2019
• Pendataan dan Verifikasi Data Penerima Bansos JPE Kepada Usaha Mikro di Pasar Butuh
• Peluncuran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di BRI Cabang Purworejo
• Pasar Grabag Mulai Melakukan Penarikan Retribusi Melalui E-Retribusi

Bali - Dinas KUKMP Kab. Purworejo melalui Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar pada Selasa (16/7/2019) mengikuti Kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal Wilayah kerja BSML Regional II .

Acara Seminar Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal yang berlangsung di Hotel Harris Hotel & Residence Bali dibuka oleh Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggriono didampingi Direktur Metrologi Rusmin Amin.

Acara Seminar Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kabupaten/Kota ini diikuti oleh 310 orang dari 155 kantor Dinas yang membidangi Perdagangan dan 45 kantor Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi stagnasi pelayanan tera/tera ulang . Sinkronisasi diisi oleh pemateri dari Bappenas, BKN, Kemenpan RB, Direktorat Metrologi, PPSDK dan UML Kota Bandung.